Indah Kiat Dicecar Soal Pembalakan Liar, RAPP Diusir Karena tak Siap Makalah
Jakarta, Tribune-Dengar pendapat atau hearing Komisi Energi, Iptek dan Lingkungan DPR dengan dua perusahaan bubur kertas (pulp) yang beroperasi di Riau berlangsung panas. Anggota dewan mencecar jajaran direksi PT Inda Kiat Pulp and Paper Tbk (IKPP) dan Pucuk pimpinan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), tentang pasokan bahan baku yang diduga berasal dari pembalakan liar yang kasusnya kini tengah diusut Polda Riau.
Dengar pendapat, Senin (8/10) kemaren, merupakan lanjutan dari agenda minggu lalu yang terkendala karena ketidaksiapan manajemen dua perusahaan bubur kertas (pulp) tersebut menjelaskan duduk persolan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus illegal logging.
Presiden direktur IKPP Yudi Setiawan Lin, dalam penjelasannya di Gedung DPR membantah keras tuduhan itu. Menurutnya, perusahaannya memperoleh bahan baku dari kayu Bahan Baku Serpih (BBS) legal dan dari sumber sah. Ia menyebutkan, pada tahun 2006 lalu pasokan BBS dari Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola PT IKPP memang baru mencapai 55 persen dari total kebutuhan, dengan volume pasokan 4,839 juta ton. Sebanyak 3,892 juta ton BBS lainnya diperoleh dari kayu alam yang dipasok perusahaan mitra. Total pasokan BBS pada tahun ini mencapai 8,731 juta ton.
Namun, memasuki tahun 2007, sampai dengan bulan Agustus lalu komposisi pasokan BBS dari eks HTI kelolaannya meningkat menjadi 88 persen dengan volume pasokan BBS 4,655 juta ton. Sementara, BBS dari pihak ketiga yang berasal dari kayu alam hanya sekitar 12 persen dengan volume 633.625 ton. Total volume bahan baku kayu yang dipasok sejak januari sampai Agustus 2007 mencapai 5,288 juta ton. Ia juga mengklaim, rasio pasokan bahan baku pulp dari kayu alam sejak 2002 terus menurun.
Namun, direksi IKPP tetap tak luput dari cecaran DPR. Anggota dewan mengaku tak puas atas hasil presentasi peta pantauan luasan areal hutan konsesi IKPP yang memanfaatkan piranti peta digital google earth. “Permukaan hutan yang disajikan tidak sesuai dengan perkembangan sekarang” tuding Effendi Simbolon, anggota Komisi Energi, Iptek dan Lingkungan Hidup DPR. Direksi PT IKPP lainnya, G Sulistiyanto menyebutkan, luas areal HTI perusahaannya di Riau saat ini mencapai 663.352 hektare. Sementara luas areal konversi 273.559 hektare. Realisasi tanam selama tahun 2006 mencapai 282.361 hektare dan rencana tanam tahun ini di proyeksikan mencapai 54.575 hektare.
Selain menghadirkan direksi IKPP, rapat Komisi Energi DPR kemaren juga mendatngkan lagi pucuk pimpinan PT RAPP. Produsen bubur kertas terbessar di Indonesia yang berlokasi di Pelalawan.
Seperti kejadian pekan lalu, komisi ini menuding manajemen RAPP tak siap menyajikan presentasi di sidang DPR. Presentasi tentang bantahan keterlibtan RAPP dalam aktivitas pembaklakan liar di hutan alam Riau yang disajikan oleh pejabat level manajer RAPP, ditolak keras oleh DPR“Kita minta diretnya yang langsung memaparkan biar jelas”, tolak Ade Daud Nasution, anggota Komisi Energi DPR dengan nada tinggi. Paparan manajemen RAPP yang dihadiri langsung Dirut Rudy Fajar yang sebenarnya dilakukan lebih dulu sebelum paparan manajemen IKPP, itupun kemudian jadi mentah. Baru berjalan sekitar 15 menit, presentasi RAPP kemudian dihentikan oleh pimpinan siding, Sony Keraf.
“Sidang dengan RAPP kita putuskan ditunda. Kita minta direksi RAPP menyiapkan bahannya lebih matang lagi untuk presentasi minggu depan” kata Sony Keraf yang juga mantan Menneg Lingkungan hidup. Menerima keputusan itu seluruh tim direksi RAPP pun keluar meninggalkan ruangan. Rudy Fajar saat dimintai tanggapan usai hearing DPR menyatakan, pihaknya tidak punya keterlibatan dalam aktivitas pembalakan liar di Riau. “Sekarang proses hukumnya sedang berjalan. Kita ikuti dulu bagaimana perkembangannya. Pada prinsipnya kita siap menjelaskan lagi kepada DPR minggu depan”, ungkap Rudy Fajar
Jakarta, Tribune-Dengar pendapat atau hearing Komisi Energi, Iptek dan Lingkungan DPR dengan dua perusahaan bubur kertas (pulp) yang beroperasi di Riau berlangsung panas. Anggota dewan mencecar jajaran direksi PT Inda Kiat Pulp and Paper Tbk (IKPP) dan Pucuk pimpinan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), tentang pasokan bahan baku yang diduga berasal dari pembalakan liar yang kasusnya kini tengah diusut Polda Riau.
Dengar pendapat, Senin (8/10) kemaren, merupakan lanjutan dari agenda minggu lalu yang terkendala karena ketidaksiapan manajemen dua perusahaan bubur kertas (pulp) tersebut menjelaskan duduk persolan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus illegal logging.
Presiden direktur IKPP Yudi Setiawan Lin, dalam penjelasannya di Gedung DPR membantah keras tuduhan itu. Menurutnya, perusahaannya memperoleh bahan baku dari kayu Bahan Baku Serpih (BBS) legal dan dari sumber sah. Ia menyebutkan, pada tahun 2006 lalu pasokan BBS dari Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola PT IKPP memang baru mencapai 55 persen dari total kebutuhan, dengan volume pasokan 4,839 juta ton. Sebanyak 3,892 juta ton BBS lainnya diperoleh dari kayu alam yang dipasok perusahaan mitra. Total pasokan BBS pada tahun ini mencapai 8,731 juta ton.
Namun, memasuki tahun 2007, sampai dengan bulan Agustus lalu komposisi pasokan BBS dari eks HTI kelolaannya meningkat menjadi 88 persen dengan volume pasokan BBS 4,655 juta ton. Sementara, BBS dari pihak ketiga yang berasal dari kayu alam hanya sekitar 12 persen dengan volume 633.625 ton. Total volume bahan baku kayu yang dipasok sejak januari sampai Agustus 2007 mencapai 5,288 juta ton. Ia juga mengklaim, rasio pasokan bahan baku pulp dari kayu alam sejak 2002 terus menurun.
Namun, direksi IKPP tetap tak luput dari cecaran DPR. Anggota dewan mengaku tak puas atas hasil presentasi peta pantauan luasan areal hutan konsesi IKPP yang memanfaatkan piranti peta digital google earth. “Permukaan hutan yang disajikan tidak sesuai dengan perkembangan sekarang” tuding Effendi Simbolon, anggota Komisi Energi, Iptek dan Lingkungan Hidup DPR. Direksi PT IKPP lainnya, G Sulistiyanto menyebutkan, luas areal HTI perusahaannya di Riau saat ini mencapai 663.352 hektare. Sementara luas areal konversi 273.559 hektare. Realisasi tanam selama tahun 2006 mencapai 282.361 hektare dan rencana tanam tahun ini di proyeksikan mencapai 54.575 hektare.
Selain menghadirkan direksi IKPP, rapat Komisi Energi DPR kemaren juga mendatngkan lagi pucuk pimpinan PT RAPP. Produsen bubur kertas terbessar di Indonesia yang berlokasi di Pelalawan.
Seperti kejadian pekan lalu, komisi ini menuding manajemen RAPP tak siap menyajikan presentasi di sidang DPR. Presentasi tentang bantahan keterlibtan RAPP dalam aktivitas pembaklakan liar di hutan alam Riau yang disajikan oleh pejabat level manajer RAPP, ditolak keras oleh DPR“Kita minta diretnya yang langsung memaparkan biar jelas”, tolak Ade Daud Nasution, anggota Komisi Energi DPR dengan nada tinggi. Paparan manajemen RAPP yang dihadiri langsung Dirut Rudy Fajar yang sebenarnya dilakukan lebih dulu sebelum paparan manajemen IKPP, itupun kemudian jadi mentah. Baru berjalan sekitar 15 menit, presentasi RAPP kemudian dihentikan oleh pimpinan siding, Sony Keraf.
“Sidang dengan RAPP kita putuskan ditunda. Kita minta direksi RAPP menyiapkan bahannya lebih matang lagi untuk presentasi minggu depan” kata Sony Keraf yang juga mantan Menneg Lingkungan hidup. Menerima keputusan itu seluruh tim direksi RAPP pun keluar meninggalkan ruangan. Rudy Fajar saat dimintai tanggapan usai hearing DPR menyatakan, pihaknya tidak punya keterlibatan dalam aktivitas pembalakan liar di Riau. “Sekarang proses hukumnya sedang berjalan. Kita ikuti dulu bagaimana perkembangannya. Pada prinsipnya kita siap menjelaskan lagi kepada DPR minggu depan”, ungkap Rudy Fajar
|